PENUTUPPengembangan pariwisata di Provinsi Banten, khususnya di Banten Lama, merupakan upaya strategis untuk melestarikan warisan budaya dan memajukan perekonomian daerah. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Banten melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota, hingga masyarakat.Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut menggunakan model mixed scanning, yang mengombinasikan pendekatan komprehensif dan inkremental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tataran strategis, kebijakan telah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu MoU tahun 2017 dan Perda Kota Serang tahun 2014. Namun, pada tataran operasional, implementasi kebijakan memerlukan penyesuaian adaptif terhadap tantangan di lapangan, seperti pengelolaan kios, parkir, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Koordinasi antar lembaga dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi.Model mixed scanning terbukti relevan dalam menganalisis koordinasi kebijakan pariwisata di Banten Lama. Pendekatan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi sesuai dengan kondisi lapangan, namun tetap berpegang pada tujuan strategis jangka panjang.Penelitian ini merekomendasikan pembentukan badan pengelola khusus untuk Banten Lama yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat, sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak.